11 Desember 2011

Kemunafikan Obama & Kemerdekaan Palestina


Saat ini, seluruh rakyat Palestina sedang H2C (harap-harap cemas) dengan masa depan kemerdekaan mereka. Pekan lalu, Mahmud Abbas, Presiden Palestina, telah mengajukan proposal Palestina Merdeka dalam Sidang Majelis Umum PBB (perserikatan Bangsa-bangsa) yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Dan, secara khusus Mahmud Abbas juga meyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Sekjend PBB, Ban Ki-moon. Palestina meminta pengakuan sebagai anggota penuh di PBB di mana saat ini posisinya hanya sebagai peninjau.

Ini akan memberikan implikasi politik dan memberikan akses yang besar bagi Palestina untuk masuk dalam pengadilan internasional di mana mereka bisa mengajukan gugatan resmi terhadap penjajahan yang selama ini dilakukan oleh Israel.

Dukungan Luas

Sekjen PBB Ban Ki-moon juga menyatakan dukungan bagi Palestina yang telah lama tertunda agar mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai negara yang merdeka dan menjadi anggota PBB.

Data terakhir menunjukkan sekitar 124 negara dari 193 negara anggota PBB secara resmi mendeklarasikan pengakuan mereka terhadap negara Palestina serta menyatakan mendukung langkah Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka dan menjadi anggota penuh PBB (KNRP, 28/08/2011).

Gelombang pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka pun meningkat di Eropa. Mayoritas masyarakat di tiga negara terkuat di Eropa, yaitu Jerman, Prancis, dan Inggris menginginkan agar pemerintah mereka memilih dan mengakui negara merdeka Palestina. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh YouGov atas nama Avaaz, sebuah organisasi kampanye global (Republika, 13/9/2011).

Hasil survei itu menunjukkan bahwa 59 persen rakyat Inggris, 69 persen rakyat Prancis, dan 71 persen rakyat Jerman menginginkan agar pemerintah mereka mendukung pengesahan proposal pembentukan negara merdeka Palestina di Majelis Umum PBB.

Dalam jajak pendapat itu, dukungan atas hak Palestina untuk memiliki negara sendiri tanpa mengacu pada suara di PBB bahkan lebih tinggi, yakni 71 persen di Inggris, 82 persen di Prancis, dan 86 persen di Jerman.

Dalam peringatan 50 tahun Gerakan Non-Blok (GNB) di Bali (27/5) dan Beograde (6/9), sebanyak 118 negara anggota GNB menyatakan siap mendukung permohonan keanggotaan Palestina sebagai negara ke-194 dalam PBB sekaligus deklarasi kemerdekaan Palestina sesuai dengan perbatasan yang telah ditetapkan pada 4 Juni 1967 dan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya.

Kemunafikan Obama

Namun, harapan Palestina untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kian sulit. Pasalnya, Amerika yang merupakan salah satu anggota tetap PBB menentang usaha Palestina tersebut. Sebagai salah satu anggota tetap PBB dan memiliki hak veto, negara "Paman Sam" bisa menolak keinginan Palestina.

Sikap AS ini disampaikan Obama dalam pidato pada sidang Majelis umum ke-66 PBB di Markas Besar PBB, New York. Obama mengatakan "komitmen Amerika bagi keamanan Israel tidak akan goyah. AS dan Israel memiliki persahabatan yang dalam dan akan terus berlanjut." Pidato Obama ini merupakan sinyal buruk bagi Palestina untuk usahanya menjadi bagian dari PBB.

Sontak, pidato itu mendapat kecaman keras dari warga Palestina. Di Ramallah, Tepi Barat warga melakukan unjuk rasa dengan menyebut “Obama munafik” dalam salah satu posternya. Sikap keras warga Ramallah ini sangat beralasan. Pasalnya ketika Obama menang menjadi Presiden Amerika, umat Islam di Timur Tengah menaruh harapan besar bahwa “bekas anak Menteng” ini dapat membawa perubahan yang signifikan dalam konflik Palestina-Israel.

Al Muzammil (Republika, 23/9/2011) mencatat, pernyataan dukungan terhadap Palestina secara gamblang pernah disampaikan Presiden AS, Barack Husein Obama, dalam pidatonya ketika mengunjungi Mesir pada 4 Juni 2009. Pidato itu tidak hanya ditujukan kepada publik Mesir, tapi juga dunia Islam. Setahun kemudian (2010), Obama kembali menyampaikan kepeduliannya terhadap kemerdekaan Palestina di hadapan Sidang Umum PBB.

Namun, beberapa hari kemudian, Obama menarik ucapannya kembali setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih. Soal perbatasan tahun 1967, Obama di depan forum lobi Yahudi di AS (AIPAC) mengklarifikasi bahwa pernyataan sebelumnya tentang perbatasan Palestina berdasarkan 1967 itu diputarbalikkan.

Obama menegaskan berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 itu harus memperhitungkan realitas demografi baru, yakni permukiman Yahudi.

Lagi-lagi standar ganda kebijakan AS terlihat jelas sehingga dipastikan akan mempersulit perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara penuh dalam Sidang Umum PBB yang digelar saat ini.
Tidak Ada Demokrasi Untuk Palestina

Kemunafikan Obama, mantan anak menteng yang dielu-elukan banyak orang Indonesia, tersebut seakan meneguhkan pendapat sebagian besar kita bahwa, tidak ada dan tidak berlaku demokrasi itu untuk rakyat Palestina.

Bagi penulis, yang lebih menggelikan adalah melihat kebohongan yang tidak pernah berhenti dilakukan oleh dunia Barat terhadap Palestina. Negara yang tidak pernah dianggap sebagai Negara yang merdeka oleh dunia Barat. Demikian tegas Chairul Fahmi, Peneliti pada The Aceh Institute, dalam "Kebohongan Demokrasi" (Serambi Indonesia, 28/9/2011).

Tahun 2006, Fraksi Hamas memenangkan Pemilu Parlemen, dan memilih Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri. Proses Pemilu yang independen, jujur, dan transparan serta dipantau oleh Badan Pemantauan Pemilu dari Uni Eropa. Namun kemudian hasil pemilu ini tidak diakuai oleh Dunia Barat.

Sebaliknya, Hamas dianggap sebagai lembaga teroris, dan harus diperangi. Ironis, karena bukankah rakyat memilih Hamas? Dipilih oleh pemilik kedaulatan? Lantas, Israel dibiarkan untuk membunuh rakyat Palestina yang tak berdosa. Rakyat yang telah menjalankan konsep "demokrasi".

Bukankah sebenarnya Amerika yang mempromosikan demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga, hak-hak politik, sosial dan ekonomi? Lantas, kenapa hal ini tidak terjadi di Palestina. Kenapa Amerika Serikat bahkan membenarkan pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel?

Palestina adalah sebuah bangsa yang mulia, Negara dan bangsa tempat lahirnya para Nabi. Palestina sedang berjuang mendapatkan hak-nya sebagai Negara berdaulat dan merdeka, baik secara diplomasi di dewan PBB maupun dengan cara mempertahankan diri dari agresi.

Namun, sejarah dunia yang mengatasnamakan demokrasi tetap tidak mendukung lahirnya "demokrasi" di tanah al-Aqsa ini. Amerika Serikat mengancam akan mem-veto keinginan tersebut. Amerika Serikat akan selalu melindungi keinginan dan kepentingan Zionis Israel, karena Isreal adalah Amerika, dan Amerika adalah Isreal.

Demokrasi telah mati, seiring dengan kematian sang penemu demokrasi. Setidaknya kita tidak akan dapat merasakan damainya dunia ini, selama atas nama "demokrasi" menjadi pembenaran dalam sebuah kekerasan dan peperangan. Juga ketika paham demokrasi hanya dijadikan sebagai media dalam membangun "tirani" kekuasan untuk menguasai bangsa lain dengan cara tak bermartabat dan tak manusiawi.

Kita berharap Pemerintahan Obama tidak akan memveto pengakuan kemerdekaan dan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Karena sesungguhnya daya tarik Obama ketika terpilih menjadi Presiden AS adalah saat kritik terhadap kebijakan Bush yang militeristik dan tidak ramah pada Dunia Islam.

Jadi, masyarakat dan negara dunia berharap perbedaan karakter Obama dan Bush diperlihatkan dalam posisinya terhadap Palestina.

Sebagai penutup, bagi Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina merupakan amanat konstitusi UUD 1945. Peran Indonesia dalam masalah domestik Palestina adalah dengan menjadi mediator dalam perundingan antara faksi Hamas dan faksi Fatah.

Indonesia perlu mendorong semua pihak di Palestina untuk mendukung dilakukannya pemilu yang jujur sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan yang sehat di Palestina. Siapa pun yang akan memimpin Palestina harus mendapatkan mandatnya dari rakyat Palestina, bukan dari pihak luar Palestina.

[Penulis adalah Ahmad Arif : peminat kajian social keagamaan]

Tanggapan Pembaca:

Jasa Web Murah

Kabar UPI